Spesialis Notaris Lumajang yg Ahli menggarap Petok/ Girik/ Letter C

Fandy, S.H., M.Kn. - Notaris Lumajang Terpercaya

Tdk banyak Notaris Lumajang yg punya keberanian menciptakan produk hukum berdasarkan Surat Petok / Girik / Letter C. Baik produk hukum berupa Akta Jual Beli / AJB , Akta Hibah , Akta Pembagian Hak Bersama / APHB , Akta Tukar menukar , Akta Pemasukan ke perusahaan / Inbreng, maupun akta - akta yg lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat resiko yg harus diantisipasi / harus dicegah oleh Notaris Lumajang jauh lebih tinggi dibanding membuat produk hukum yg berdasarkan Sertipikat Hak Milik / SHM. 

Adapun tingkat resiko yg dimaksud, salah satu contohnya kasus jual beli pada tanah hasil waris, biasanya ada satu / lebih pihak yg tdk diikutkan / tdk terlibat dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga pihak yg dirugikan / tdk diikutkan dalam transaksi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, dan ini tentu saja menyeret juga Notaris / PPAT selaku pembuat Akta Jual Beli tersebut. 

Spesialis Notaris Lumajang yg Ahli menggarap Petok/ Girik/ Letter C adalah Bpk. Arief Firmansyah, S.H.,M.Kn. .yg beralamat Kantor PPAT / Notaris di Jl. Cut Mutiah No.69 Rogotrunan Lumajang, Contact Person 081338999229. Telah banyak klien surat Petok / Girik / Letter C yg telah ditangani Beliau, dan Alhamdulillah beres aman terselesaikan.

Lantas bagaimana meminimalisir resiko tersebut ? Apakah Notaris / PPAT menghindari atau tdk perlu menciptakan produk hukum (Akta Jual Beli, Akta Hibah, APHB, dll) utk berkas Petok / Girik / Letter C ? 

Sebelumnya, buat yg awam, Petok / Girik / Letter C itu apa ? Akan Notaris Lumajang jelaskan terlebih dahulu. 

Surat Tanah Tradisional

Meski bukan jenis surat penanda sertifikat tanah resmi dan diakui negara, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang memercayakan hal ini pada surat tanah tradisional. Sudah berlalu 58 tahun pasca terbitnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau biasa disebut juga dengan Undang - Undang Pokok Agraria (UU PA). Hanya saja, jauh panggang dari api. Cita-cita UU PA demi pengaturan rezim pertanahan Indonesia yang lebih masih belum tercapai. Usaha reforma agraria yang dilancarkan oleh Presiden Jokowi dapat dianggap sebagai usaha Pemerintah memenuhi cita - cita UU PA.

Sebetulnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Agraria telah mengatur apa saja jenis sertifikat tanah yang sah di mata hukum. Beberapa sertifikat resmi tersebut di antaranya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Tak bisa dipungkiri, ternyata surat - surat tersebut tidak semua dimiliki oleh para pemilik tanah. Banyak dari mereka yang memperoleh lahan / tanah secara turun - temurun, sehingga hanya memegang surat tanah tradisional saja.

Bukti belum selesainya reforma agraria adalah masih banyaknya tanah yang berklasifikasi hak selain yang diatur dalam UU PA dan aturan turunannya. Hal tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat. Misalnya, klien Notaris Lumajang menanyakan soal status tanah eigendom verponding dan tanah girik. Maka dari itu, Notaris Lumajang hendak mengulas mengenai lima istilah pertanahan yang masih membuat kebingungan di masyarakat.

1. Girik


Istilah ini kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat biasanya digunakan untuk merujuk pada tanah yang belum bersertifikat. Tanah Girik adalah tanah yang dikuasai oleh salah satu pihak yang memiliki girik alias bukti pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan kepada otoritas kolonial. Girik bukan bukti kepemilikan tanah atau hak atas tanah. Girik hanya bukti pembayaran pajak belaka. Maka dari itu, UU PA mengamanatkan untuk melakukan konversi tanah, salah satunya tanah Girik, ke dalam tanah ber-hak sesuai UUPA. UU PA mengamanatkan bahwa pelaksanaan konversi tanah tersebut harus selesai dalam 20 tahun. Namun, realita di masyarakat adalah masih banyak tanah yang belum dikonversi. Oleh karena itu sebaiknya segera konversi tanah Girik melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Terkadang Pemerintah juga mengadakan program ‘pemutihan’ yang dapat diikuti oleh pemilik tanah Girik.

2. Tanah Eigendom


Tanah Eigendom adalah tanah yang memiliki status hak milik pada rezim aturan pertanahan kolonial. Tanah Eigendom pada asasnya hanya dapat dimiliki oleh masyarakat kolonial Eropa dan Timur Asing. Hanya saja, masyarakat pribumi yang mau haknya atas tanah dipersamakan dengan bangsa Eropa dan Timur Asing, dapat pula memiliki tanah eigendom dengan status sebagai tanah Agrarische Eigendom.

3. Tanah Eigendom Verponding


Tanah Eigendom Verponding hampir sama dengan tanah Eigendom. Tanah Eigendom Verponding adalah tanah berhak milih khas rezim pertanahan kolonial barat bagi masyarakat pribumi. Hanya saja, bukti kepemilikannya sebatas verponding alias surat tagihan atas pajak tanah dan bangunan. Tanah ini juga harus sesegera mungkin dikonversi melalui pejabat pertanahan setempat. Konversi tanah ini memperhatikan ketentuan yang ada di dalam UU PA dan aturan turunannya. Sementara verponding daripada tanah Eigendom Verponding sekarang berubah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

4. Tanah Petok D


Tanah Petok D adalah tanah yang memiliki alas hak surat tanah Petok D. Sebelum terbit UU PA pada tahun 1960, status tanah Petok D dipersamakan dengan tanah yang memiliki surat kepemilikan tanah alias setara dengan sertifikat tanah. Akan tetapi, pasca UU PA, maka status tanah Petok D tak ubahnya tanah Girik sehingga harus dikonversi sesuai dengan ketentuan UU PA.

5. Tanah Letter C


Buku C atau yang sering disebut sebagai  letter C adalah Buku yang disimpan aparatur Desa biasanya Sekertaris Desa (SEKDES), buku ini bisa juga disebut Pepel yang sebenarnya adalah Buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda,  dan sekarang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, atas dasar itulah notaris maupun petuga di Kantor Pertanahan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertipikat disuatu desa, biasanya isinya Buku C yang lengkap terdiri dari :
  • Nomor Buku C;
  • Kohir;
  • Persil, Kelas Tanah, adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga (Blok); 
  • Kelas Desa, maksud dari kelas desa adalah suatu kelas tanah yang dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat menetukan pajak yang akan di pungut;
  • Daftar Pajak Bumi yang terdiri atas Nilai Pajak, Luasan Tanah (dalam meter persegi) dan Tahun Pajak;
  • Nama Pemilik Letter C, nama pemilik ini merupakan nama pemilik awal sampai pemilik terakhir;
  • Nomor urut pemilik;
  • Nomor bagian persil;
  • Tanda Tangan dan stempel Kepala Desa/Kelurahan.
Dan Letter C adalah Kutipan dari Buku C yang diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada, letter C ini merupakan tanda bukti bahwa tanah yang dikuasainya memiliki catatan yang berada di Kantor Desa/Kelurahan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan letter C menjadi bukti kepemilikan tanah lihat tulisan berikut; 

Sejarah Perkembangan Letter C sebagai Bukti Kepemilikan Tanah

Permasalahan yang sering terjadi pada buku letter C ini adalah keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku letter C itu sangatlah tidak lengkap dan kebanyakan cara pencatatannya tidak dilakukan secara teliti dan hati-hati sehingga  data yang ada dalam  buku letter C tersebut kurang akurat atau lengkap. Kutipan buku Letter C seperti girik, kekitir, petuk D, inilah yang dipegang  dan dikuasai oleh pemilik tanah.

Pihak yang berwenang melakukan pencatatan Buku C adalah Perangkat Desa/Kelurahan, yang dilakukan secara aktif dalam pengertian adalah bukan pemilik tanah yang datang ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mencatat keterangan tanah yang mereka miliki, tetapi secara  otomatis Perangkat Desa/Kelurahan yang mencatat peritiwa hukum yang terjadi pada tanah tersebut seperti Hibah, Jual beli, waris, Bagi hasil dan sebagainya.

Ketentuan mengenai letter C sebagai bukti pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2/1962 mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang, dalam peraturan ini diatur bahwa sifat yang dimiliki letter C adalah hanya sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat.

6. Surat Ijo


APAKAH SURAT IJO ITU ???
Surat Hijau atau Surat Ijo ini hanya berlaku di Kota Surabaya lho, Sahabat Notaris Lumajang. Dokumen ini merujuk pada surat dengan tanah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari pemerintah kota kepada orang yang menyewa tanah tersebut. Disebutkan, Surat Ijo tersebut dapat diperpanjang oleh pihak penyewa selama tanah yang disewakan tidak akan digunakan oleh Pemkot Surabaya.

Mengapa namanya Surat Ijo?

Karena blangko surat perizinan atas hak pemakaian tanahnya sendiri berwarna hijau. Lahan tanah dengan Surat Ijo ini tidak akan diberikan atau dijual kepada penyewa karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Maka itu tanah-tanah tersebut tetap dibiarkan sebagai tanah sewaan dengan keterangan Surat Ijo.

Padahal, berdasarkan Undang-undang Pokok Pertanahan atau Agraria sebutan HPL atau apalagi “tanah surat ijo” tidak termasuk dalam UU Agraria itu. UU itu hanya menganal tanah HM (Hak Milik), HGB (Hak Guna Bangunan) dan HGU (Hak Guna Usaha).

Tanah HPL adalah tanah yang disewakan oleh Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya kepada warga kota tertentu. Sebagai bukti HPL, warga yang menyewa tanah HPL itu diberi surat keterangan yang bersampul hijau. Nah, untuk gampangnya, masyarakat memberi nama kepada tanah HPL itu sebagai tanah “sertifikat hijau” atau surat ijo.

Di atas lahan yang bersertifikat hijau itu, awalnya pada zaman Belanda umumnya dibangun rumah-rumah untuk karyawan. Namun, berdasarkan peta tanah yang ada, apabila tanah itu pemiliknya tidak jelas, maka sertamerta Pemkot Surabaya melalui Dinas Tanah menyatakan tanah itu adalah tanah HPL. Tanah HPL ini terpencar di berbagai kelurahan, umumnya di tengah kota yang dulu bukan desa. Tetapi, sekarang tanah bekas tanah ganjaran juga diberlakukan seperti tanah HPL dan dikuatkan dengan “surat ijo”.

Nantinya, apabila tanah HPL itu sudah berubah status menjadi HGB dan HM, tentu pemasukan Pemkot Surabaya akan berkurang. Nah, agar tidak ada kesan bahwa tanah HPL itu menjadi tanah hibah kepada warga yang umumnya adalah warga di perumahan permanen, tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk itulah, nantinya pengalihan status dari HPL ke HGB atau ke HM ditetapkan pembiayaan yang saling menguntungkan.

Nah Sahabat menurut anda semua hendaknya Pelepasan surat hijau ini perlu disama ratakan atau memang harus memakai mekanisme yang di atur Peraturan Daerah mengingat apabila Surat Hijau ini dilepas begitu saja tanpa adanya aturan yang jelas maka tentu akan mengurange PAD ( Pendapatan Anggaran Daerah ) yang implikasinya tentu mengurangi APBD Pemerintah Kota.

Menurut Bu Risma Walikota Surabaya “Pelepasan Surat hijau akan dibentuk team khusus dan melalui filterisasi yang ketat” dan tentunya tidak gratis melainkan memerlukan biaya. 

Alasan  adalah karena:
  • 1.      Surat Hijau adalah Tanah yang statusnya Hak Pengguna Lahan jadi status tanah tersebut masih milik Pemerintah Kota. 
  • 2.      Surat Ijo itu diberikan oleh pemerintah pada jaman dulu untuk memudahkan Pemerintah mengindentifikasi asset milik Pemkot sehingga tanah tersebut hanyalah tanah Garapan atau tanah hijau yang umumnya di pakai untuk perumahan karyawan oleh Zaman belanda pada waktu itu.

7. Surat Tanah Tradisional Lainnya

Selain surat-surat di atas, ada pula yang disebut sebagai:
  • Rincik alias Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia 
    • Rincik alias Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 yang merupakan salah satu bukti pemilikan yang berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama. Rincik merupakan istilah yang dikenal di beberapa daerah seperti Makassar dan sekitarnya, namun rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-macam. Sebelum diberlakukannya UUPA, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

      Rincik sendiri, dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960.
  • Ketitir 
  • Erfpacht
    • Erfpacht sering juga disebut sebagai Hak Usaha, hak ini diatur dalam pasal 720 KUHPer/BW, pengertian pengertian hak usaha menurut Pasal 720 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmai sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tidak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada pemilik sebagai pengakuan atas kepemilikannya, baik berupa uang, berupa hasil atau pendapatan. Hak erfpacht terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:
      • Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, dapat dikonversi menjadi hak guna usaha.
      • Hak erfpacht untuk perumahan, dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan.
      • Hak erfpacht untuk pertanian kecil, tidak dikonversi dan dihapus.
    •  
  • Opstaal
    • Opstaal adalah hak yang diberikan oleh belanda berupa hak kebendaan untuk menumpang (Hak Numpang Karang), Hak numpang karang dan hak usaha tergolong hak kebendaan. Pengertian lain dari hak opstal adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman tanaman diatassebidang tanah orang lain. Adapun, Hak Opstal ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat di atas tanah eigendom orang lain sepanjang sesuatu tersebut bukanlah kepunyaan “eignaar” tanah yang bersangkutan. Segala sesuatu yang dapat dimiliki itu misalkan rumah atau bangunan, tanaman dan sebagainya.

      Hak numpang karang diatur dalam Buku II Bab Ketujuh PasaL 711— Pasal 719 Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Sedangkan hak usaha diatur dalam Buku II bab Kedelapan PasaL 720 – 736 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 711 KUH Perdata hak ini adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. pemilik tanah primer, selama hak numpang karang berjalan tidak boleh mencegah orang yang mempunyai hak itu untuk membongkar gedung atau bangunan atau menebang segala tanaman dan mengambil salah satu di antaranya, bila pemegang hak itu telah melunasi harga gedung, bangunan dan tanaman itu pada waktu memperoleh hak tersebut, atau bila gedung, bangunan dan tanaman itu didirikan, dibangun dan di tanam oleh pemegang hak itu sendiri, tanpa mengurangi kewajiban pemegang hak untuk mengembalikan pekarangan tersebut dalam keadaan semula seperti sebelum hal-hal tersebut didirikan, dibangun atau ditanam. Dan jika hak ini telah berakhir maka pemilik pekarangan menjadi pemilik gedung, bangunan dan tanaman di atas pekarangan, dengan kewajiban membayar harganya pada saat itu juga kepada yang mempunyai hak numpang karang yang dalam hal ini berhak menahan sesuatu sampai pembayaran itu dilunasi. namun bila hak numpang karang diperoleh atas sebidang tanah yang diatasnya telah terdapat gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang harganya tidak dilunasi oleh penerima hak numpang karang itu, maka pemilik tanah, pada waktu berakhirnya hak tersebut, dapat menguasai kembali semua benda itu tanpa wajib mengganti kerugian.
       
Semua surat tanah tradisional tersebut kini tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam kepemilikan rumah. Jadi, jika Anda masih memegang surat-surat tersebut, segera ganti dengan sertifikat yang berlaku ya!

Kembali ke …..

Lantas bagaimana meminimalisir resiko tersebut ? Apakah Notaris / PPAT menghindari atau tdk perlu menciptakan produk hukum (Akta Jual Beli, Akta Hibah, APHB, dll) utk berkas Petok / Girik / Letter C ? 

Untuk meminimalisir resiko tersebut, setiap Notaris / PPAT seharusnya tidak boleh langsung membuatkan sebuah Akta atas permintaan kliennya, tanpa ada koreksi materiil maupun non materiil dari berkas yang diterima. Seperti Materiil yaitu kesesuaian antara data berkas yg tertulis dg fakta data berkas yg di lapangan langsung. Non Materiil seperti yaitu keikhlasan seluruh pihak termasuk pihak yg turut terlibat dalam memesan produk hukum , semisal Akta Jual beli Tanah.
Langkah awal yang harus diambil PPAT saat bertemu penghadap/ klien;
  • 1. Memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang menghadap, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang melanggar dan apa yang tidak melanggar hukum, sebelum akta dibuat 
  • 2.  Para Pihak harus merasa terjamin dan aman atas kepastian hukum peralihan hak yang berlangsung

Persyaratan dan Tahapan Membuat Sertipikat Tanah

Dalam Pengurusan/pembuatan sertipikat tanah, ada beberapa tahapan yang dilakukan dan harus kita ketahui. Namun, pada prinsipnya pembuatan sertifikat tanah terdiri dari lima (5) tahap :

TAHAP 1

Pengurusan kelengkapan dokumen untuk pendaftaran seperti :
        Foto copy KTP & Kartu Keluarga
        Akta Jual Beli
        Foto copy girik yang dipegang
        Dokumen tambahan dari kelurahan
Jadi pertama saya sarankan pemilik tanah melakukan konsultasi dengan BPN dulu (karena BPN yang membuat sertipikat bukan kelurahan), bawa dokumen-dokumennya dan tanyakan kelengkapan dokumen, atau apa saja yang kurang. Untuk itu anda akan diminta menyiapkan persyaratan pendaftaran bidang tanah seperti berikut ini :
1.      Mengisi formulir (blanko) di Kantor Pertanahan tempat bidang tanah berada (BPN)
2.      Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama Pemilik Tanah dan Kuasa (Bawa KTP Asli untuk ditunjukan di Loket Pendaftaran BPN)
3.      Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB)
4.      Photo copy Kartu Keluarga
5.      Materai Tempel, Rp.6000,- ( 15 buah)
6.      Asli dan Copy Surat Kepemilikan Tanah
7.      Asli surat kuasa dari pemilik tanah (jika pengurusan Sertipikat Tanah dikuasakan Ke orang lain).
Sedangkan, untuk bidang tanah yang telah sertipikat lihat tulisan berikut ini untuk mengetahui syarat syarat yang dibutuhkan dalam proses balik nama sertipikat : Persyaratan Balik Nama Proses Jual Beli Sertipikat Tanah

TAHAP 2

Melengkapi dokumen kepemilikan sebidang tanah yaitu Surat Tanah dari kelurahan dan Kecamatan, kelengkapan atas surat-surat ini diindikasikan dengan terlihatnya urutkan kepemilikan tanah dari awal perolehan pertama sampai atas nama saudara. Pada tahapan ini beberapa poin yang harus anda perhatikan adalah :
1.     Surat Keterangan Tanah Tidak dalam Sengketa
Pemohon Sertipikat memastikan bahwa tanah yang dimiliki bukan merupakan tanah sengketa. karena untukmembuktikan bahwa anda adalah pemilik yang sah dan tanah tersebut tidak diklaim oleh orang lain.
2.      Riwayat Tanah
Berikutnya, Anda perlu memperhatikan Riwayat bidang tanah anda, riwayat tanah ini bias dilihat dari surat surat tanah yang lengka ataupun dibeberapa daerah ada yang dibuat dengan surat keterangan yang berfungsi untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah, biasanya, surat ini akan menceritakan awal mula pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan sekarang ini. Termasuk pula di dalamnya proses peralihan berupa peralihan sebagian atau keseluruhan bidang tanah
3.      Surat Keterangan Penguasaan / PeralihanTanah
Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini mencantumkan tanggal perolehan dan identitas pemilik tanah beserta perkiraan luasan tanah yang dimiliki.

TAHAP 3

Pendaftaran ke BPN dengan membuat janji untuk waktu pengukuran tanah oleh petugas ukur, nantinya pada saat pengukuran harus dihadiri oleh yang punya tanah dan tetangganya, ouput dalam tahap ini adalah Surat Ukur atau Gambar Ukur.


TAHAP 4

Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka permohonan sudah dapat diproses untuk pembuatan sertipikat oleh BPN. Disini ada waktu tenggang untuk penyelesaiannya, juga nantinya akan ada pemeriksaan tanah yang kedua dan harus turun ke lapangan, pemeriksaan ini dimaksudkan apakah tanah sudah sesuai dengan peruntukannya (RTRW).

TAHAP 5

Finishing pembuatan sertipikat oleh BPN. Disini ada waktu tenggang untuk proses penyelesaian sertipikat seperti kegiatan pengumuman, pembuatan SK Hak Atas Tanah, Penjahitan Sertipikat dan pekerjaan lainnya, Terkait prosedur pembuatan sertipikat. tersebut kegiatan yang dilakukan di BPN adalah sebagai berikut :
  • 1. Pengesahan Surat Ukur.
Hasil pengukuran bidang tanah yang dilakukan petugas ukur akan dicetak dan dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada umumnya adalah kepala seksi pengukuran dan pemetaan.
  • 2.  Penelitian oleh Petugas Panitia A
Setelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia A. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan lurah setempat akan kembali mendatangi tanah yang telah diukur untuk memastikan penggunaan tanah tersebut.
  • 3.  Pengumuman Data Yuridis di Kelurahan dan BPN.
Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di kantor kelurahan dan Kantor BPN dengan waktu pengumuman selama (60) enam puluh hari. Waktu pengumuman dua bulan ini dimaksudkan untuk memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. dan memastikan bahwa permohonan hak tanah yang diproses tidak ada keberatan/sanggahan dari pihak lain.
  • 4.  Terbitnya SK Hak Atas Tanah.
Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi, dilanjutkan dengan penerbitan SK hak atas tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor. Namun untuk tanah dengan dasar girik dapat langsung terbit Hak-nya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM).
  • 5.  Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan sertipikat.
Dengan telah terbitnya SK Hak maka akan dilanjutkan prosesnya dengan Pendaftaran SK Hak, jadi ketika SK telah terbit terdapat jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari untuk didaftarkan SK-nya, jika tidak didaftarkan SK tersebut akan Habis masanya dan harus diperpanjang.
  • 6.  Pengambilan Sertipikat.
Pengambilan sertipikat yang telah selesai dilakukan di loket pertanahan, dengan menandatanagani Berita Acara Serah Terima.

Mudah - mudahan info ini dapat berguna bagi teman yang ingin membuat sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, untuk yang sudah memiliki sertipikat tanah dan tanah tersebut hendak dijual perhatikan langkah-langkah, biaya dan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk balik nama sertipikat berikut ini :
Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Sertipikat Tanah

No comments:

Post a Comment

Fast Respon Hp.Wa. 081338999229